nusakini.com - Jakarta - Guna mengenjot pertumbuhan penyediaan rumah murah bagi masyarakat berpendapatan rendah, pemerintah merencanakan akan menerapkan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU untuk program perumahan rakyat.

Hal ini diungkapkan Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Deddy Permadi yang mengatakan program pembangunan rumah oleh pemerintah bisa saja dikerjasamakan dengan swasta, meskipun selama ini skema tersebut belum dilakukan.

“Selama ini skema KPBU hanya di jalan tol atau air minum, tapi sekarang sudah meluas dan perumahan ini memungkinkan untuk dikerjasamakan,” kata Deddy, Senin (28/3/2016)

Menurut Deddy, anggaran penyediaan perumahan pemerintah saat ini sangat terbatas, padahal kebutuhan hunian sangat tinggi. Dengan demikian, dalam dua tahun ini, anggaran penyediaan rumah hanya sekitar Rp7,7 triliun, sangat tidak memadai untuk menutupi angka backlog penghunian rumah yang mencapai 7,6 juta unit.(am)